2017 Round 1 Request for Proposals (Bahasa)

Petunjuk Umum tentang Dana Hibah

Disability Rights Fund adalah sebuah kerja sama pemberian dana hibah yang menyediakan dana hibah untuk organisasi-organisasi dari, oleh dan untuk penyandang disabilitas (disabled persons organizations –  DPO) untuk memperkuat keikutsertaan mereka dalam memajukan HAM dan kegiatan pembangunan yang inklusi disabilitas.

Disability Rights Fund memiliki dua putaran pendanaan tiap tahunnya: Permohonan Proposal (Requests for Proposals – RFPs) yang dipublikasikan pada bulan Februari (putaran 1) dan Juli (putaran 2). Tiap-tiap putaran berlaku untuk serangkaian negara-negara yang berbeda. Bagi beberapa negara, terdapat proses yang terdiri dari dua langkah, yang mempersyaratkan diserahkannya sebuah Surat Ketertarikan (Letter of Interest – LoI) untuk dipelajari sebelum organisasi yang menyerahkannya diminta untuk menyampaikan sebuah proposal lengkap.

Negara-negara untuk tahun 2017

Negara-negara putaran pertama: Gana (hanya berdasarkan undangan saja), Haiti, Indonesia, Malawi, dan Myanmar. 

Sebuah proses Surat Ketertarikan  (LoI) telah dibuka pada 5 Januari 2017 bagi para pemohon dari Indonesia yang tidak menerima bentuk pendanaan apapun dari DRF atau DRAF di tahun 2016. Pemohon dari Indonesia yang LoI nya berhasil, penerima hibah sekarang ini dari Indonesia, penerima hibah DRF/DRAF yang diundang dari Gana, dan DPO mana saja dari Haiti, Malawi, dan Myanmar bisa menyerahkan sebuah proposal lengkap setelah pengumumam Permohonan Proposal (Request for Proposals- RFP) dilakukan pada 9 Februari, 2017. Informasi mengenai RFP diberikan dengan lebih mendetil di bawah ini.  Tenggat waktu untuk menyerahkan permohonan untuk pendanaan adalah 16 Maret, 2017.

Negara-negara putaran kedua: Banglades (hanya berdasarkan undangan saja), Ruanda, Uganda, dan negara-negara Kepulauan Pasifik: Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. 

Sebuah proses LoI akan diumumkan pada bulan Juni 2017 bagi para pemohon dari Uganda yang tidak menerima pendanaan DRF atau DRAF di tahun 2016. Pemohon dari Uganda yang LoI nya berhasil, penerima hibah sekarang ini dari Uganda, penerima hibah DRF/DRAF yang diundang dari Banglades, dan DPO mana saja dari Ruanda dan negara-negara Kepulauan Pasifik bisa menyerahkan sebuah proposal lengkap setelah pengumam Permohonan Proposal (RFP) dilakukan pada bulan Juli 2017.

Penjelasan tentang proses Permohonan Proposal untuk Putaran 1 adalah sebagai berikut:

PERMOHONAN PROPOSAL

Bagi para pemohon dari Haiti, Malawi dan Myanmar serta para HANYA bagi para pemohon yang diundang dari Gana dan Indonesia.

Aliran-Aliran Pendanaan

Disability Rights Fund memiliki tiga aliran pendanaan terbuka: 1) Dana Hibah Kecil, 2) Dana Hibah Koalisi Tingkat Menengah, dan 3) Dana Hibah Koalisi Nasional. Ketiganya dijelaskan sebagai berikut:

Dana Hibah Kecil

Aliran pendanaan Dana Hibah Kecil mendukung Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) di tingkat daerah.  Organisasi-organisasi penerima bisa menggunakan dana dari DRF untuk memperkuat kapasitas penyandang disabilitas untuk ikut serta lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan dan pemantauan CRPD atau dalam mengadvokasi usaha-usaha memajukan hak-hak seperti yang dinyatakan pada pasal-pasal khusus yang ada di dalam CRPD. Selain itu, aliran pendanaan ini juga untuk mendukung DPO-DPO untuk ikut serta dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait Sustainable Development Goals (SDG) untuk memastikan usaha-usaha pembangunan juga mengikutsertakan semua penyandang disabilitas.

Organisasi nantinya bisa menggunakan dana untuk:

  1. Meningkatkan keikutsertaan DPO didalam proses pengambilan keputusan terkait CRPD di tingkat daerah
  2. Meningkatkan keikutsertaan DPO didalam proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan SDG
  3. Penanganan pelaksanaan Pasal-Pasal CRPD
  4. Penanganan pelaksanaan SDG

KELAYAKAN PERSYARATAN (ELIGIBILITAS)

Walau memang DRF menyambut baik permohonan yang datang dari organisasi-organisasi dari, oleh dan untuk penyadang disabilitas (DPO) manapun juga, organisasi akar rumput (di perdesaan), yang baru muncul (baru dibentuk) dan dari kelompok yang lebih terpinggirkan (seperti misalnya perempuan penyandang disabilitas, penyandang disabilitas psikososial, mereka dengan Albino, Buta-Tuli, dll) sangatlah diharapkan untuk mengajukan permohonan di kategori ini.

Jenis-jenis organisasi berikut ini bisa mengajukan permohonan untuk proyek yang berlangsung selama satu tahun:

  • DPO non pemerintah yang terdaftar resmi (atau kelompok-kelompok penyandang disabilitas yang bertindak dibawah sponsor fiskal)
  • Kemitraan antara DPO-DPO sendiri
  • Kemitraan antara DPO dengan organisasi-organisasi masyarakat madani lainnya (dimana satu DPO yang menjadi mitra pengelolanya).

Pemohon haruslah berada dan melakukan sebagian besar kegiatan-kegiatannya di negara yang menjadi sasaran permohonan ini.

JUMLAH PENDANAAN DAN MASA BERLANGSUNGNYA

Dana hibah akan berkisar antara 5.000 Dolar AS hingga 20.000 Dolar AS. Dana hibah akan mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun.

Unduh di sini untuk mendapatkan informasi lebih mendetil tentang Formulir Permohonan Proposal untuk Dana Hibah Kecil. (MS Word)

Dana Hibah Koalisi Tingkat Menengah

Aliran pendanaan Koalisi Tingkat Menengah mendukung koalisi-koalisi masyarakat madani di tingkat daerah, untuk memastikan bahwa perundang-undangan dan kebijakan di tingkat nasional terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas dilaksanakan di daerah, termasuk melalui penyediaan anggaran. Selain itu, aliran pendanaan ini mendukung koalisi di tingkat daerah untuk melakukan advokasi program-program, kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana pembangunan di tingkat daerah yang inklusi terhadap para penyandang disabilitas dan untuk memastikan bahwa usaha-usaha untuk melaksanakan SDG mengikutsertakan para penyandang disabilitas.

Advokasi di tingkat daerah khususnya sangat penting untuk negara dengan sistem federal atau sistem desentralisasi politik – yang merupakan mayoritas dari negara-negara sasaran DRF. Dana Hibah Koalisi Tingkat Menengah memungkinkan para penerimanya untuk bekerja sama di tingkat negara bagian (untuk yang bersistem federal), tingkat provinsi, atau kabupaten/kota untuk:

  1. Mengadvokasikan pengesahan legislasi, kebijakan, regulasi dan/atau peraturan lainnya di tingkat daerah untuk bisa sejalan dengan CRPD
  2. Mengadvokasikan kepada lembaga-lembaga nasional atau internasional yang bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa rencana-rencana aksi dan program-program yang diarahkan untuk melaksanakan SDG inklusi terhadap para penyandang disabilitas dan menggunakan CRPD sebagai dokumen pengarahnya
  3. Mengadvokasikan langkah-langkah penganggaran pemerintah untuk pelaksanaan CRPD di tingkat daerah
  4. Mengadvokasikan pelaksanaan SDG di tingkat daerah agar sejalan dengan CRPD

KELAYAKAN PERSYARATAN (ELIGIBILITAS)

  • Koalisi Tingkat Menengah yang terdiri dari tiga organisasi atau lebih, dimana Koalisi ini dibentuk dan dipimpin oleh DPO, bisa mengajukan permohonannya
  • Organisasi payung atau federasi akan dianggap sebagai satu organisasi untuk tujuan permohonan ini dan karenanya, harus membentuk Koalisi dengan organisasi-organisasi lainnya agar bisa memenuhi persyaratan
  • Permohonan untuk Koalisi Tingkat Menengah harus diserahkan oleh satu DPO pengelola atas nama Koalisi tersebut
  • Organisasi yang melakukan permohonan dan tujuan permohonan haruslah memiliki cakupan di tingkat negara bagian (untuk sistem federal), provinsi atau kabupaten/kota
  • Organisasi pemohon yang bertanggungjawab untuk mengkoordinir Koalisi dan mengelola dana hibahnya

JUMLAH PENDANAAN DAN MASA BERLANGSUNGNYA

Dana hibah akan berkisar antara 30.000 Dolar AS – 40.000 Dolar AS per tahunnya (60.000 Dolar AS – 80.000 Dolar AS untuk masa dua tahun).

Dana Hibah ini akan mendukung kegiatan-kegiatan yang dijalankan untuk masa dua tahun, akan tetapi akan diberikan dalam bentuk per tahun. Dana untuk tahun kedua akan diberikan hanya jika pelaksanaan pada tahun pertama diselesaikan secara memuaskan.

Unduh di sini untuk mendapatkan informasi lebih mendetil tentang Formulir Permohonan Proposal untuk Koalisi Tingkat Menegah. (MS Word)

Dana Hibah Koalisi Nasional

Aliran pendanaan Koalisi Nasional mendukung usaha memajukan CRPD di tingkat nasional melalui usaha lobi perubahan perundang-undangan (termasuk dan tidak terbatas hanya pada Ratifikasi CRPD/Protokol Opsionalnya), pemonitoran dan pelaporan pelaksanaan CRPD atau mekanisme-mekanisme hak-hak asasi internasional lainnya, atau penindaklanjutan rekomendasi yang diberikan mekanisme-mekanisme HAM PBB kepada negara yang terkait dengan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, aliran pendanaan ini juga mendukung koalisi tingkat nasional untuk melakukan advokasi program-program, kebijakan-kebijakan, perundang-undangan dan kerangka kerja pembangunan yang inklusi terhadap para penyandang disabilitas dan untuk memastikan bahwa usaha-usaha pelaksanaan SDG juga mengikutsertakan para penyandang disabilitas.

Aliran Pendanaan Koalisi Nasional memungkinkan koalisi-koalisi organisasi di tingkat nasional untuk bergiat pada hal-hal:

  1. Peratifikasikan Protokol Opsional CRPD (jika ada yang belum diratifikasi)
  2. Pengesahan sebuah perundang-undangan nasional yang sejalan dengan CRPD
  3. Pembuatan dan/atau penindaklanjutan Laporan Alternatif kepada Komite CRPD dan badan-badan perjanjian HAM lainnya atau laporan kepada Dewan HAM untuk kegiatan Kajian Berkala Universal (Universal Periodic Review – UPR)
  4. Keterlibatan DPO dengan instansi pemerintah tempat titik fokus (focal point) SDG dan dengan platform (kerangka kegiatan) masyarakat madani untuk memastikan bahwa rencana aksi, program dan kerangka kerja pemantauan yang ditujukan terhadap pelaksanaan SDG telah inklusi terhadap para penyandang disabilitas dan menggunakan CRPD sebagai dokumen pengarahnya
  5. Advokasi untuk memastikan keikutsertaan resmi perwakilan DPO dalam pelaksanaan CRPD dan/atau pemantauannya oleh pemerintah pusat.

KELAYAKAN PERSYARATAN (ELIGIBILITAS)

  • Aliran hibah ini ditujukan untuk organisasi-organisasi yang menonjol dalam pergerakan disabilitas di tingkat nasional
  • Koalisi Nasional yang terdiri dari tiga organisasi atau lebih, dimana Koalisi ini dibentuk dan dipimpin oleh sebuah DPO, bisa mengajukan permohonannya
  • Organisasi payung atau federasi akan dianggap sebagai satu organisasi untuk tujuan permohonan ini dan karenanya, harus membentuk Koalisi dengan organisasi-organisasi lainnya agar bisa memenuhi persyaratan
  • Permohonan untuk Koalisi Nasional harus diserahkan oleh satu DPO pengelola yang memiliki skala nasional atas nama Koalisi tersebut
  • Organisasi pemohon yang bertanggungjawab untuk mengkoordinir Koalisi dan mengelola dana hibahnya

JUMLAH PENDANAAN DAN MASA BERLANGSUNGNYA

Dana hibah akan berkisar antara 30.000 Dolar AS – 50.000 Dolar AS per tahunnya (60.000 Dolar AS – 100.000 Dolar AS untuk masa dua tahun).

Dana Hibah ini akan mendukung kegiatan-kegiatan yang dijalankan untuk masa dua tahun, akan tetapi akan diberikan dalam bentuk per tahun. Dana untuk tahun kedua akan diberikan hanya jika pelaksanaan pada tahun pertama diselesaikan secara memuaskan.

Unduh di sini untuk mendapatkan informasi lebih mendetil tentang Formulir Permohonan Proposal untuk Koalisi Nasional. (MS Word)

Pertanyaan yang paling sering Ditanyakan

Apa yang tidak Didanai DRF

Daftar Istilah